Home / Artikel / Ekonomi / Pelabuhan Peti Kemas Nasional Sudah Dikuasai Asing

Pelabuhan Peti Kemas Nasional Sudah Dikuasai Asing

New Priok Container Terminal (Foto : diantin.com)

 

Luput dari perhatian media, Pekerja Pelabuha Indonesia yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) pada 8 November lalu melakukan aksi protes terhadap pemertintah. “Selamatkan Pelabuhan Nasional, Untuk Indonesia Yang Lebih Baik”, demikian aksi itu mereka namakan.

Dalam siaran pers yang dibagikan, FPPI menyatakan, pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT. Internasional Jakarta Container Terminal (JICT) yang berlokasi Tanjung Priok dan Koja telah dijual ke asing untuk 20 tahun ke depan. Dengan demikian, menurut FPPI, potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa hilang total. “Pengelolaan Pelabuhan Nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional,” tulis FPPI.

Aksi Protes FPPI (Foto : FPPI)

 

Disamping itu, FPPI juga menyinggung pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru (New Priok) yang disebut NPCT1 (New Priok Container Terminal 1) yang pengoperasionalnya diresmikan oleh Presiden Jokowi 13 September 2016 lalu. FPPI dalam pernyataan tertutulis yang ditandatangi oleh Ketua Umum-nya Nova Sofyan Hakimketu mengatakan, pembangunan New Priok itu tanpa memikirkan keberlangsungan teknis pembangunan sehingga dinyatakan Gagal Kontruksi. Apalagi dalam pengelolaannya New Priok dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan asing. Masih menurut FPPI, pembangunan New Priok itu memakai uang dari pinjaman luar negeri sebesar Rp. 20,8 trilyun. Dana sebesar itu sempat menganggur selama tiga tahun, akibatnya negara harus membayar cuma-cuma bunga hutang selama itu.

Akibat dari penguasaan asing atas salah satu pelabuhan peti kemas terbaik di Asia ini banyak pekerja yang direkrut dengan pola outsourcing. Ini masih ditambah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terus mengganggu karyawan. Pekerja yang melakukan krtikan terhadap buruknya pengelolaan perusahaan juga disikapi secara buruk.

Pada bagian akhir dari pernyataannya, FPPI meminta agar pemerintah melakukan reformasi total pada pengelolaan pelabuhan nasional itu. “Kami mengajak seluruh komponen bangsa, mari bersama selamatkan pelabuhan nasional. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” demikian FPPI. [Dewi Marzuqi] para que sirve la dexamethasone.

 

About Redaksi Thayyiba

Redaksi Thayyiba
Redaktur

Check Also

10 Tips Produktifitas Bisnis Rumahan

thayyiba.com :: Menjalankan bisnis dari rumah memberikan banyak manfaat, namun kegagalan juga tidak dapat dihindarkan. Gangguan ...