Home / Kabar / Nasional / POLITIK HARI SANTRI DAN POLITIK GELAR HAJI

POLITIK HARI SANTRI DAN POLITIK GELAR HAJI

Oleh: Irkham Fahmi al-Anjatani

 

28 Oktober Hari Santri Nasional (Foto : infobdg)

 

Saya melihat debat seru antara Rocky Gerung versus Para Pendukung Jokowi. Seperti biasa Rocky mampu mendominasi berjalannya debat. Nalar para pendukung petahana itu babak belur menghadapi nalar kritis Rocky.

Sang pembawa acara pun sempat bertanya kepada Rocky, kenapa ia selalu mengkritik Jokowi, kenapa pula ia tidak mau memuji sedikit pun kinerja-kinerjanya. Apa tidak ada satupun kinerjanya yang baik sehingga Rocky selalu saja mengkritiknya.

Dengan enteng Rocky pun menjawab, sebetulnya ia mau sekali memuji Jokowi, hanya saja mau memuji apanya. Tunjukan satu saja kinerja baik dari rezim ini. Pasti ia akan langsung memujinya saat itu juga. Sayangnya para pendukung Jokowi yang sedang berhadapan dengannya kala itu tidak mampu menunjukan satupun prestasi kerja dari tuannya.

Ia hanya menunjukan Penetapan “Hari Santri Nasional” sebagai prestasi dari Jokowi. Menurutnya, hanya ada pada kepemimpinan saat ini saja Hari Santri ditetapkan, itu artinya Jokowi tidak anti Islam. Justru Jokowi sangat perhatian terhadap umat Islam.

Saya senyum-senyum saja mendengar argumentasi para pendukung petahana itu. Pasalnya, selalu saja kekanak-kanakkan alasannya. Saya tidak tau dipikirkan atau tidak sebelum mereka mengemukakan pendapatnya itu. Seperti halnya ketika mereka juga membanggakan infrastruktur.

Padahal, apabila kita harus berterimakasih kepada orang yang telah membangun infrastruktur, maka yang harus pertamakali kita ucapkan terimakasih adalah Belanda (Penjajah). Kita wajib memuliakan mereka.

Karena Belanda lah yang pertamakali membangun infrastruktur kereta api beserta relnya, di sepanjang Pulau Jawa. Belanda-lah yang membangun Jalan Raya di sepanjang Karawang hingga Surabaya. Seperti itulah logikanya.

Begitupun dengan Hari Santri. Jika dengan alasan itu rezim ini dianggap sebagai rezim yang peduli dengan umat Islam, lalu bagaimana dengan Belanda (Penjajah) yang pertamakali menetapkan gelar “Haji” bagi umat Islam yang baru pulang ibadah haji di tanah suci. Gelar ini hanya ada di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara, tidak ada di negara-negara lain. Dan Belanda lah yang menginisiasi itu.

Tanpa adanya kebijakan Belanda terkait hal tersebut saat itu, maka sekarang ini kita tidak akan mengenal istilah Kiai Haji (KH). Semua ulama hanya akan dipanggil Kiai atau Ustadz, tidak ada embel-embel “Haji.” Seperti itulah sejarah menggariskan.

Pertanyaannya, Belanda sudah membangun infrastruktur yang sangat fenomenal dan menetapkan gelar “Haji” bagi umat Islam yang selesai beribadah di tanah suci, tetapi kenapa mereka dianggap sebagai penjahat negara? Ya, karena Belanda coba mencengkeram perekonomian negara disamping mereka menikam pribumi yang ada. Mereka menginjak pribumi yang menuntut hak-haknya dan membiarkan pribumi yang mau menjadi kacungnya. Begitulah nalarnya.

Gelar “Haji” hanya pencitraan belaka, agar seolah ia memuliakan umat Islam. Padahal itu hanya sekenario, supaya ia mudah mengidentifikasinya, memantaunya dan menekannya agar tidak memprovokasi umatnya untuk melawan Belanda.

Begitulah kediktatoran bekerja. Bagaimana dengan penetapan Hari Santri oleh Jokowi, dengan dibarengi migrasi besar-besaran warga negara China ke Indonesia, disamping juga penangkapan terhadap aktifis-aktifis yang selalu lantang mengkritiknya? Lalu di mana letak prestasi Jokowi jika siklusnya sama saja seperti penjajah?

 

About Redaksi Thayyiba

Redaksi Thayyiba
Redaktur

Check Also

Transkip Dialog Ustadz Abdul Somad dan Prabowo Subianto

11 April 2019 thayyiba.com :: PS: Terimakasih Ustadz, bisa jumpa dengan saya. Saya mengikuti, ustadz sudah ...