Home / Kabar / Nasional / Kami hanya Menolak Kecurangan, Bukan Makar pada Pemerintah yang Sah

Kami hanya Menolak Kecurangan, Bukan Makar pada Pemerintah yang Sah

 

Oleh: Iramawati Oemar

 

Masyarakat mendemo KPU atas kecuraangan yang dilakukan dalam pilpres 2019 (Foto : Tempo)

Masih ingat kasus “contek massal” yang permah terjadi di salah satu SD di Surabaya pada UNAS/UN tahun 2012 lalu?! Dimana saat itu ada seorang siswa SD, laki-laki, yang mengadukan pada ibunya bahwa di sekolahnya ketika berlangsung UN, teman-temannya semua mendapat contekan jawaban dari guru mereka. Semua melakukannya, hanya dia yang tidak ikut berlaku seperti itu. Memang anak ini termasuk pintar, jadi mungkin dia cukup percaya diri bakal bisa menjawab soal-soal UN tanpa bantuan contekan jawaban dari guru.

Sementara teman-temannya mengandalkan jawaban yang diberikan guru. Demikian juga para guru, mereka tidak cukup yakin anak-anak didiknya akan mampu menyelesaikan UN dan mendapatkan nilai bagus, kalau tidak dipasok jawaban. Maka contek massal adalah jalan pintas untuk membuat semua siswa bisa melalui UN dengan mudah dan mendapat nilai baik. Bahkan menurut si anak yang jujur ini, “skenario” dan bagaimana teknisnya contekan akan diberikan, sudah dibahas sebelum UN dilaksanakan. Artinya secara resmi diinstruksikan oleh guru, para siswa diberi arahan untuk begini dan begitu. Hanya saja, 1 siswa ini merasa tidak nyaman dengan cara seperti itu dan dia memilih tidak ikut cara-cara tersebut.

Mendapat cerita seperti tu dari anaknya, ibu si anak mempertanyakan kepada pihak sekolah, apakah memang benar begitu. Namun, reaksi pihak sekolah ternyata negatif. Bahkan kemudian reaksi ini meluas kepada para wali murid siswa lainnya. Ibu dan anak ini dimusuhi berjamaah. Bahkan karena mereka tinggal di lingkungan yang sama (sekolahnya SD Negeri), keluarga ini kemudian mendapatkan perlakuan tidak simpatik, sampai-sampai keluarga jujur tadi terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka.

Kasus contek massal itupun akhirnya meluas pemberitaannya. Sampai Walikota Surabaya, Ibu Risma, harus turun tangan mencoba mendamaikan pertikaian antar warganya. Tidak hanya itu, Muhammad Nuh, Mendiknas saat itu, yang kebetulan orang Surabaya, sampai ikut datang ke sekolah tersebut.

Di dunia maya, nettizen tak kalah garangnya bereaksi. Kalau di dunia nyata anak yang tidak ikut mencontek dan ibunya yang justru dimusuhi warga (yang tak lain juga wali murid dari sekolah yang sama) sekaligus pihak sekolah karena dianggap melawan sekolah, namun tidak demikian di dunia maya. Nettizen memberikan dukungan moril kepada anak yang tidak ikut mencontek massal, sekaligus melakukan bullying verbal terhadap warga masyarakat yang dianggap permisif terhadap perilaku contek mencontek juga kepada pihak sekolah yang dianggap mengajarkan hal terlarang kepada siswa.

Nah, dalam kasus itu sebenarnya mudah sekali di-peta-kan kenapa pihak sekolah bersama para wali murid berdiri di sisi yang sama. Jika saja kejadian contek massal itu TIDAK BENAR terjadi, sebenarnya pihak sekolah cukup menjelaskan saja bahwa itu tidak benar, tidak ada kejadian seperti yang diceritakan di anak pintar dan jujur ini.

Tapi, kenyataannya pihak sekolah justru reaktif yang negatif. Kenapa?! Karena benar-lah apa yang diceritakan si anak itu. Sekolah (kepala sekolah dan guru) tidak bisa membantah, tidak siap “digugat” oleh salah satu wali murid, tidak menyangka bahwa akan ada siswa dan orang tuanya yang tidak setuju dan tidak sepakat dengan tindakan contek massal, meskipun tujuannya agar semua siswa bisa lulus dengan mudah dan mendapat nilai bagus.

Mungkin awalnya dipikir semua akan setuju saja dan happy dengan skenario seperti itu. Ternyata tidak!  Maka reaksi yang muncul adalah : melawan ibu si anak jujur.  Begitu pula para wali murid siswa lainnya, mereka marah ketika ada yang tidak sepakat dengan tindakan itu, dianggap berkhianat. Padahal si Ibu hanya menuntut kejujuran dan perlakuan adil bagi anaknya yang belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan sendiri soal-soal UN, tapi bisa jadi nilai yang bakal didapat akan lebih jelek dibanding yang mencontek.

Sebenarnya, jika tindakan mencontek itu dilakukan oleh siswa atau sekumpulan siswa, pihak sekolah tidak akan bereaksi. Sebab siswa yang melakukan kecurangan bisa ditindak secara fair. Namun, pihak sekolah tidak bisa menjatuhkan punishment kepada yang mencontek, sebab pihak sekolah turut serta memfasilitasi proses contek massal tersebut. Dan oknum guru pun melakukannya mungkin sudah atas “restu” kepala sekolah. Itu sebabnya pihak sekolah berusaha “menutupi” agar kejadian contek massal ini tidak sampai keluar, tidak ketahuan.

Nah, saat ini yang terjadi terlihat nyata di Situng KPU banyak sekali kecurangan yang menguntungkan salah satu paslon. Bahkan terlalu telanjang kecurangannya. Awalnya KPU memperhalus istilah dengan “salah entry” karena kelelahan. Namun ketika sudah ribuan bahkan puluhan ribu bukti disodorkan oleh kubu yang merasa dirugikan, KPU sulit berkelit.

Masyarakat dan sebagian akademisi/cendekiawan meminta KPU menghentikan Situng, lalu dilakukan audit forensik atas sistem IT KPU. Wajar kan?! Tapi kenapa KPU diam saja atas puluhan ribu kecurangan itu?! Kenapa KPU tampak resisten dan tidak mau mengakomodir tuntutan untuk dilakukan audit forensik terhadap sistem IT-nya?!

Anehnya lagi, ketika masyarakat yang merasa muak melihat kecurangan itu kemudian melakukan demonstrasi ke Bawaslu, menuntut agar #KPUjangancurang dan dilakukan #auditforensikITKPU kenapa pihak pemerintah kemudian menganggap itu sebagai tindakan makar, melawan Pemerintahan yang sah?!

 Dimana letak makar-nya?!

 Apakah tidak boleh masyarakat menuntut kejujuran? Tidak bolehkah publik meminta transparansi atas sistem IT KPU yang menelan dana rakyat tidak sedikit?!

Come on!! Kami hanya ingin Pilpres yang jujur dan adil. Semestinya Pemerintah gak usah baper. Bahkan seharusnya ikut mendorong agar KPU membuktikan kejujurannya, melakukan audit forensik dan memberikan sanksi berat kepada tim data entry yang melakukan “salah entry”.

Ayolah, jangan berlaku seperti sekolah yang memfasilitasi dan mengajari siswanya mencontek massal. Jika memang kecuranyan itu perilaku oknum, ya tindak saja oknumnya. Lalu perbaiki data entrynya dengan jujur.

Kalau saja sistem ITnya tidak canggih sehingga tidak bisa mendeteksi kesalahan entry, tidak bisa “auto correct” pada kesalahan-kesalahan sederhana namun fatal, ya sudah hentikan saja sekaligus usut siapa yang membangun sistem IT sepenting itu kok ecek-ecek banget. Padahal uang negara yang dikucurkan ke KPU jumlahnya trilyunan!!

Kami ini hanya ingin Pilpres ini jujur, transparan, adil. Kalau saja kejujuran itu dipegang teguh sejak awal, tidak ada kok rakyat yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Rakyat berdemo ke KPU dan Bawaslu, karena 2 lembaga inilah yang paling bertanggungjawab atas berjalannya Pemilu dan Pilpres yang jujur dan adil. Bukan mau makar pada pemerintahan yang sah!

 

About Redaksi Thayyiba

Redaksi Thayyiba
Redaktur

Check Also

KPAI Nyatakan, Anak Yatim Perlu Perhatian Negara

  Perhatian pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak dasar laik yaki buku thayyiba.com :: ...